DI BALIK semua pergolakan yang sedang terjadi di Mesir, DPR negeri itu menetapkan konstitusi gres Mesir untuk tetap menjaga prinsip-prinsip aturan Islam sebagai sumber utama perundang-undangan Mesir. Konstitusi ini dihasilkan dari siding DPR yang dilaksanakan Kamis (29/11/2012) kemarin.
Ada 234 artikel dalam rancangan konstitusi gres itu sebelum dikirim kepada Presiden Muhamed Mursi untuk disetujui. Isi dari artikel undang-undang gres inilah yang menjadi keberatan kaum liberal dan kiri Mesir.
Setelah itu, Mursi harus melaksanakan referendum.
Ikhwanul Muslimin, yang mengantarkan Mursi menuju dingklik presiden, berharap bahwa persetujuan konstitusi yang cepat akan membantu mengakhiri krisis yang kini terjadi.
Ada yang menarik diperhatikan dalam Pasal Dua konstitusi ini yang menggambarkan sumber aturan Mesir tetap sama. Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan gres yang menjelaskan “prinsip-prinsip” aturan Islam, yang dikenal sebagai syariah.
Undang-undang gres juga menyatakan bahwa Al-Azhar, sebuah institusi besar yang menjadi pujian Mesir, harus terus berhubungan pada “hal-hal yang berkaitan dengan syariah Islam”.
Undang-undang gres ini juga membatasi kekuasaan presiden hanya selama dua periode saja, 10 tahun maksimal. Bandingkan dengan Husni Mobarak yang menguasai selama tiga dekade lebih.
Proses pembentukan undang-undang inilah yang diyakini oleh para kaum liberal, demokrat, sosial, dan kiri Mesir bahwa Ikhwanul Muslimin dan sekutunya telah meminggirkan mereka dalam proses penyusunannya.
Banyak pihak terlibat dalam penyusunan undang-undang ini, ibarat Liga Arab dan perwakilan Katolik Koptik Mesir.
0 Komentar untuk "News Islam Dewan Legislatif Mesir Menetapkan Syariah Islam Sebagai Sumber Aturan Utama Legislasi"